Menteri Kebudayaan Pimpin Ministerial Summit CHANDI 2025, Bahas Budaya Berkelanjutan untuk Dunia
DENPASAR - Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon memimpin Ministerial Summit CHANDI 2025 yang memasuki hari kedua. Forum internasional di Bali Beach Convention Centre ini merumuskan arah budaya dunia melalui Bali Cultural Initiative Declaration 2025 dengan fokus pada empat isu utama: ancaman iklim, transformasi digital, ekonomi kreatif, dan perlindungan budaya di tengah konflik.
Menbud Fadli menegaskan budaya harus ditempatkan di garis depan pembangunan global. “Budaya adalah sarana kohesi sosial, mekanisme adaptif menghadapi krisis iklim, kompas dalam memanfaatkan teknologi, sekaligus jembatan inklusivitas,” jelasnya Rabu, 3 September.
Diskusi menggarisbawahi fakta mengejutkan: satu dari enam warisan budaya dunia kini terancam iklim. Pandemi juga memperlihatkan rapuhnya ekosistem budaya, dengan kunjungan museum global anjlok hingga 70 persen. Sementara itu, industri kreatif yang bernilai 4,3 triliun dolar AS terbukti menjadi motor lapangan kerja bagi 30 juta orang, terutama generasi muda dan UMKM.
Delegasi dari 39 negara menyoroti peran budaya sebagai instrumen perdamaian. Menteri Kebudayaan Palestina menegaskan perang telah menghancurkan identitas nasional, namun Palestina tetap meluncurkan program pelestarian budaya. Delegasi Zimbabwe, Tunisia, hingga Syria menekankan budaya sebagai kompas perdamaian dan modal kemanusiaan.
Baca juga:
Forum juga membahas etika kecerdasan buatan, kesenjangan digital, dan perlunya regulasi transparan. “Kita harus kembali menegaskan budaya sebagai fondasi masa depan berkelanjutan, memperkuat kerja sama lintas negara, dan memastikan transformasi digital berjalan dengan etis,” tegas Menbud Fadli.
Menutup sidang, Menbud Fadli Zon merangkum lima komitmen: integrasi budaya dalam pembangunan berkelanjutan, diplomasi budaya untuk perdamaian, transformasi digital yang bertanggung jawab, pemberdayaan generasi muda dan industri kreatif, serta penguatan pelestarian warisan budaya termasuk repatriasi dan pemberantasan perdagangan ilegal