Komisi IX DPR Kritik MBG Paket Bahan Mentah: Jangan karena Ingin Anggaran Terserap Lalu Asal-Asalan

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru-baru ini dibagikan dalam paket bahan mentah. Nurhadi heran modifikasi MBG yang disalurkan saat liburan anak sekolah malah seperti program pembagian sembako.

Nurhadi menilai, pembagian paket MBG berupa bahan mentah harus menjadi evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Saya memahami niat baik program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat. Namun, ketika pelaksanaannya menimbulkan kebingungan publik, terutama karena bantuan disalurkan dalam bentuk bahan mentah tanpa petunjuk teknis yang jelas, maka kita perlu mengevaluasinya secara menyeluruh," kata Nurhadi, Kamis, 19 Juni.

Adapun pembagian bahan mentah dalam program MBG terjadi di sejumlah sekolah di Tangerang Selatan. Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat paket MBG terdiri dari jeruk, pisang, ikan asin, telur puyuh, beras, dan kacang tanah, di mana seluruhnya dalam kondisi belum diolah.

"Kalau seperti ini kita patut bertanya, apakah program MBG ini benar-benar berpihak pada masyarakat atau sekadar menggugurkan kewajiban? Karena jadi sama saja seperti program bagi-bagi sembako yang juga sudah dijalankan Pemerintah,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.

Sebagai mitra kerja BGN, Nurhadi menyebut Komisi IX DPR tentu berkepentingan untuk mengawal setiap aspek menyangkut MBG. Hal ini agar program intervensi gizi bagi anak-anak dapat berjalan efektif, efisien, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Ketika bantuan gizi dibagikan dalam bentuk bahan mentah tanpa panduan, tanpa alat masak, bahkan tanpa mempertimbangkan daya serap masyarakat, maka ini bukan program intervensi gizi lagi tapi merupakan pengalihan tanggung jawab," sebutnya.

"Kalau program seperti MBG justru menimbulkan pertanyaan publik, termasuk soal bentuk dan kualitas bantuan, maka itu pertanda ada celah yang harus diperbaiki," sambung Nurhadi.

Nurhadi pun mengingatkan, pelaksana MBG tidak bisa menyamakan program gizi dengan program Bansos Sembako. Ia mewanti-wanti BGN jangan asal-asalan membuat kebijakan hanya agar anggaran MBG terserap maksimal.

"MBG tidak bisa disamakan dengan program bagi-bagi sembako karena tujuannya berbeda. MBG sejak awal disusun merupakan program pemberian menu makanan yang bisa langsung dikonsumsi anak-anak. Jangan niatnya membagi makanan bergizi malah jadi membebani karena masyarakat harus mengolahnya terlebih dahulu. Nilai paketnya saja sudah berbeda kan," tegasnya.

“Jangan karena ingin anggaran terserap, lalu ugal-ugalan memodifikasi teknis pelaksanaan MBG. Komunikasikan dulu dengan BGN. Model seperti ini kan juga belum ada diskusi dengan kami di DPR,” pungkas Nurhadi.

Diketahui, viral di media sosial foto MBG berbahan mentah didistribusikan kepada siswa. Kepala SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur (Yasmit) Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, A. Basiro mengakui adanya pembagian MBG berbahan mentah tersebut. Pihaknya membagikan kepada 4.075 siswa di 18 sekolah mulai tingkat PAUD/TK hingga SMA sederajat.

SPPG setempat berdalih MBG dibagikan dalam bentuk bahan mentah sebagai penyesuaian kondisi sekolah yang saat ini sedang libur atau menjelang class meeting. Mereka menyebut membagikan bahan mentah agar para siswa masih dapat menerima manfaat dari program MBG meskipun sedang libur sekolah.

Tak hanya itu, SPPG mengklaim mendistribusikan paket bahan mentah untuk dibawa pulang ke rumah dengan tujuan menghindari pemberian makanan kemasan. Hal tersebut sebagai upaya menghindari penggunaan bahan pengawet, pewarna, dan pemanis buatan, serta meminimalisir konsumsi ultra-processed food.

Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan BGN tidak mengeluarkan kebijakan pembagian MBG dalam bentuk paket bahan mentah. Ia menyebut pihaknya tengah menyusun petunjuk teknis MBG saat masa libur sekolah.