Demo Ojol Tuntut Komisi 10 Persen dan Pegawai Tetap, Asosiasi: Harus Berpijak Realitas Ekonomi
JAKARTA - Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) menanggapi aksi unjuk rasa sejumlah pengemudi ojek online dan kurir digital di Jakarta dan sejumlah daerah.
Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha menilai, aksi tersebut memang menjadi hak kebebasan berpendapan. Hanya saja, kebijakan terhadap jutaan mitra pengemudi dan pengguna layanan harus disusun berdasarkan data dan realitas ekonomi, bukan semata-mata dorongan politik.
“Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi, bukan sekadar wacana politik. Ekosistem ini terbukti menjadi bantalan sosial saat krisis. Oleh karenanya, kebijakan yang mengaturnya harus berpijak pada data dan mempertimbangkan dampak jangka panjang,” kata Agung dalam keterangannya, Rabu, 21 Mei.
Terhadap tuntutan komisi tunggal 10 persen dalam seluruh platform aplikator ojol, Agung menilai hal tersebut tidak sesuai dengan dinamika industri. Sebab, aplikator memiliki model bisnis yang beragam, berdasarkan layanan, pasar, dan strategi pemberdayaan mitra yang berbeda-beda.
"Menurut Agung, penyeragaman komisi justru dapat menghambat inovasi, mengancam layanan di daerah dengan margin rendah, serta memaksa efisiensi berlebihan yang berdampak pada kualitas pelayanan kepada konsumen," tuturnya.
Sementara, keinginan para ojol agar bisa menjadi pegawai tetap, menurut Agung, berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lapangan kerja dan perekonomian nasional.
Berdasarkan kajian Svara Institute (2023), perubahan status ini berpotensi menghapus 70 hingga 90 persen pekerjaan di sektor ini, serta menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 5,5 persen atau sekitar Rp178 triliun.
"Beberapa negara seperti Spanyol, Swiss, dan Inggris telah mengalami dampak serupa setelah menerapkan kebijakan serupa, termasuk peningkatan tarif layanan hingga 30 persen, penurunan jumlah mitra aktif, serta hengkangnya sejumlah platform dari pasar," urai Agung.
Baca juga:
Lebih lanjut, terkait tuntutan penyesuaian tarif, Agung mendukung upaya peningkatan kesejahteraan mitra namun menolak pendekatan seragam yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan. Daya beli konsumen, biaya operasional, serta variasi wilayah layanan harus menjadi pertimbangan utama.
"Kita harus memperhatikan biaya operasional dan taraf hidup mitra, namun tarif yang terlalu tinggi akan menurunkan minat konsumen, percuma tarif yang tinggi namun yang beli tidak ada," ucap dia.
.
Agung memprediksi, jika semua tuntutan ojol dipenuhi para aplikator hal itu bisa berisiko pembatasan perekrutan mitra baru, peningkatan harga layanan, serta mendorong platform meninggalkan wilayah-wilayah non-komersial.
Sebagai alternatif, Modantara mendorong pendekatan kolaboratif berbasis insentif dan perlindungan sosial, seperti skema pembiayaan UMKM, insentif parkir dan perpajakan, serta pelatihan kewirausahaan.
“Cara kerja, kecepatan, dan fungsi pengiriman ODS dengan logistik konvensional sangat berbeda, menyeragamkan tarif akan membatasi inovasi dan membunuh industri perlahan," tandasnya.