DPR: Sekolah Rakyat Jangan Jadi Proyek Gagal Pemerintah!
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati mendukung Sekolah Rakyat yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan akses pendidikan layak dan berkualitas bagi rakyat kurang mampu atau miskin ekstrem.
Esti mengatakan, keberadaan sekolah rakyat ini sangat penting dalam memastikan tidak ada anak putus sekolah terutama bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus bukti bahwa pemerintahan hadir dalam memberikan pendidikan yang merata kepada anak bangsa.
Apalagi sekolah ini nantinya berkonsep asrama dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Esti menilai, sistem asrama ini akan banyak membantu anak-anak yang aksesnya sulit menuju sekolah serta akan lebih efektif dalam membentuk prestasi akademik maupun karakter siswa.
"Bagus, sejauh untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat miskin ekstrem dengan fasilitas yang memadai. Termasuk asrama agar anak di daerah yang aksesnya sulit bisa tinggal di asrama dengan segala pemenuhan kebutuhan sehari harinya," ujar Esti, Senin, 14 April.
Diketahui, Pemerintah tengah mematangkan proses rekrutmen guru dan peserta didik, serta penyusunan kurikulum untuk Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025/2026. Program ini menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai payung kebijakan.
Sebenarnya, lanjut Esti, gagasan Sekolah Rakyat bukan hal baru, tapi pernah diterapkan dalam berbagai bentuk seperti sekolah darurat, sekolah alternatif, hingga program kejar paket. Hanya saja, konsep Sekolah Rakyat yang digelontorkan pemerintah di bawah komando Kementerian Sosial ini pendekatannya lebih terstruktur melalui Inpres dan rekrutmen guru formal dari Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Kendati demikian, Esti menyarankan agar Sekolah Rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bukan Kemensos. Apalagi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menyatakan bahwa akan direkrut dari lulusan Program Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi tertentu.
"Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrim yang harus diberikan akses," jelas Esti.
Disisi lain, Esti menilai rekrutmen guru dari lulusan PPG memang menjanjikan mutu pengajaran yang lebih terstandar. Namun ia mengingatkan bahwa insentif dan jenjang karir guru tersebut juga perlu dipertimbangkan.
"Pengambilan dari lulusan PPG adalah langkah strategis, tetapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan juga memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di daerah dengan karakteristik kompleks. Bagaimana insentif dan jaminan kesejahteraan mereka?," ucapnya.
Apalagi, berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, terdapat lebih dari 80 ribu desa dengan akses pendidikan dasar yang masih minim. Tanpa komitmen anggaran dan dukungan lintas sektor, Esti menilai, Sekolah Rakyat akan mudah tersandung.
"Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat 'buangan' pendidikan, melainkan harus menjadi ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas," tuturnya.
Esti juga menilai, perlu ada mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan berkelanjutan agar Sekolah Rakyat tidak terhenti di tengah jalan atau kehilangan esensinya karena pergantian pemerintahan. Ia menyarankan, agar Sekolah Rakyat memanfaatkan bangunan sekolah-sekolah yang ada.
"Banyak sekolah yang sudah ada, minim jumlah muridnya, juga di daerah-daerah kepulauan sebaiknya menggunakan lokasi tersebut agar bisa lebih efisien dalam pembiayaan," katanya.
Baca juga:
Esti menyatakan, Komisi X DPR akan memantau proses dan perkembangan kebijakan strategis ini. Sesuai dengan fungsi pengawasan, DPR harus memastikan bahwa alokasi anggaran yang memadai, mekanisme transparansi rekrutmen guru, serta keterlibatan masyarakat lokal ada dalam desain kurikulum.
"Jangan sampai sekolah yang dimaksudkan sebagai solusi kemiskinan justru melanggengkan ketimpangan baru di sektor pendidikan," tegas Esti.
"Sekolah Rakyat harus menjadi bukti bahwa negara hadir, bukan hanya dengan seragam dan papan tulis, tapi dengan nilai-nilai keadilan sosial, keberpihakan, dan harapan masa depan," tutupnya.