PM Palestina Tegaskan Otoritas Negaranya Harus Pegang Kendali Pemerintahan Usai Perang Gaza
JAKARTA - Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa menegaskan otoritas Palestina harus menjadi satu-satunya kekuatan pemerintahan di Gaza setelah perang.
Saat ini kesepakatan untuk menghentikan pertempuran Hamas-Israel termasuk mulai mengembalikan sandera Israel diklaim semakin dekat.
Siapa yang akan memimpin Gaza setelah perang masih menjadi salah satu pertanyaan besar yang belum terjawab dalam perundingan tersebut, yang berfokus pada gencatan senjata segera dan pertukaran sandera yang masih ditahan.
Berbicara pada konferensi di Norwegia, Mustafa mengatakan tekanan harus terus dilakukan untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza dan mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk lebih dari 2 juta orang yang menghadapi krisis kemanusiaan yang parah setelah perang selama 15 bulan.
“Hanya Otoritas Palestina yang berhak mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza setelah pertempuran berakhir dan tidak boleh ada upaya untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari negara Palestina,” katanya dilansir Reuters, Rabu, 15 Januari.
“Sementara kita menunggu gencatan senjata, penting untuk ditekankan bahwa tidak ada entitas lain yang dapat memerintah Jalur Gaza selain kepemimpinan sah Palestina dan pemerintah negara Palestina,” sambungnya.
PM Palestina mengatakan pengakuan Norwegia tahun lalu atas negara Palestina di bawah Otoritas Palestina merupakan langkah penting menuju solusi dua negara yang pada prinsipnya didukung oleh sebagian besar komunitas internasional.
Baca juga:
- Kejaksaan Jerman Dakwa Petinggi ISIS atas Kasus Genosida ke Komunitas Yazidi
- Ditahan, Presiden Korsel Yoon Tegaskan Darurat Militer Bukan Kejahatan
- 3 Warga China Pemilik Emas Batangan dan 400 Ribu Dollar AS Divonis 7 Tahun Penjara terkait Tambang Ilegal
- Michelle Obama ‘Ogah’ Hadiri Pelantikan Donald Trump 20 Januari
Israel menolak keterlibatan Hamas yang menguasai Gaza sebelum perang, namun mereka juga menentang pemerintahan Otoritas Palestina, badan yang dibentuk berdasarkan perjanjian perdamaian sementara Oslo tiga dekade lalu yang membatasi kekuasaan pemerintahan di negara-negara Barat. Bank.
Para pejabat Israel menuduh Otoritas Palestina mendukung serangan terhadap Israel dan mengatakan dukungan luas terhadap Hamas di kalangan warga Palestina di luar Gaza berarti negara Palestina mana pun pasti akan diambil alih oleh kelompok Islam tersebut.