Hasto Tersangka KPK, Bakal Pengaruhi Dukungan Masyarakat ke PDIP?
JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap yang menjerat eks calon legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku.
Lantas, apakah status Hasto yang merupakan tangan kanan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, bakal mempengaruhi dukungan masyarakat ke PDIP?
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, penetapan Hasto tidak akan mempengaruhi dukungan masyarakat ke partai berlambang banteng moncong putih itu. Sebab menurut Dedi, mantan napi korupsi masih bisa memenangkan suara rakyat dalam pelaksana pemilu.
"Sejujurnya, kenyataan pahit saat ini adalah isu korupsi tidak berdampak besar pada simpati publik ke parpol, bahkan koruptor sekalipun tetap bisa memenangi kontestasi di Pilkada 2024 lalu," ujar Dedi kepada VOI, Selasa, 24 Desember.
"Hal serupa soal tersangkanya Hasto, ini tidak banyak pengaruhi simpati publik pada PDIP," sambungnya.
Bahkan, menurut Dedi, bisa saja situasinya berbalik jika PDIP lihai mengatur keadaan. "Mereka bisa propaganda kan diri sebagai pihak yang tertindas, dan memang di Indonesia korupsi menjadi ruang politis, terlebih hukuman bagi koruptor juga tidak berat," kata Dedi.
"Lihat saja kasus yang baru saja diputus pada Harvey Moeis, kerugian negara yang ditaksir 300 Triliun, hanya disanksi 6,5 tahun," imbuhnya.
Oleh karena itu, Dedi menilai, masyarakat tidak akan terpengaruh oleh kabar penangkapan politisi yang terjerat kasus korupsi. Sebab masyarakat tahu kejahatan tersebut bukan hanya dilakukan oleh kader PDIP saja, melainkan juga dilakukan oleh parpol lain.
"Jadi, PDIP akan tetap serupa seperti kemarin, isu korupsi di PDIP bukan kali ini, juga soal PPN, publik sebenarnya tahu jika itu bukan kerja PDIP semata, tapi semua yang ada di parlemen," jelasnya.
Berbeda dengan Dedi, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai kabar penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK bisa mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap PDIP. Bahkan bisa merusak nama baik partai yang dikenal dengan 'partai wong cilik' itu.
"Tentu bisa (berpengaruh, red), karena mayoritas masyarakat Indonesia sangat menolak perilaku koruptif. Masyarakat akan mempersepsi politisi dan partai tersebut negatif," kata Jamiluddin kepada VOI, Selasa, 24 Desember.
Baca juga:
- Komisi III DPR Yakin Tak Ada Kepentingan Politik soal Penetapan Hasto Tersangka KPK
- H-1 Natal 2024, Kapolri Perintahkan Jajaran Antisipasi Mobilitas Warga di Pantai Anyer
- 25 Pendukung Eks PM Pakistan yang Digulingkan Parlemen Dipenjara, AS dan Inggris Tidak Setuju
- Seratusan Ribu Penerima KJP Dicabut, DPRD DKI: Logikanya di Mana?
Menurut Jamiluddin, beberapa kasus telah menunjukkan bahwa kader partai yang dinilai korupsi akan berpengaruh pada partainya. Hal itu dapat dilihat dari turunnya dukungan terhadap partai tersebut saat Pileg, Pilpres, maupun Pilkada.
"Jadi, kalau Hasto nantinya terbukti bersalah, maka dampaknya akan merusak nama PDIP. Hal ini kiranya akan membuat PDIP makin terpuruk," kata Jamiluddin.
Namun jika berita ini benar, Jamiluddin menilai, KPK harus memastikan bahwa penetapan tersangka tersebut murni semata atas pertimbangan hukum.
"Hasto jadi tersangka semata karena sudah memenuhi dua alat bukti terkait dugaan suap. Itu perlu dibuktikan KPK, karena Hasto dinilai banyak pihak sudah lama di target akan dijadikan tersangka terkait kasus Harun Masiku. Hal ini harus dibantah KPK agar penetapan Hasto jadi tersangka bukan karena politisasi," katanya.