DPR Minta TNI Ikut Berantas Judi Online, Menhan: Tentara Tidak Berada di Garis Depan Pemberantasan Judol
JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi usulan Komisi I DPR yang meminta TNI ikut memberantas judi online dan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Sjafrie menegaskan tentara tidak berada di garis depan pemberantasan judol.
Meski begitu, Sjafrie memastikan TNI mendukung penuh pemberantasan judi online oleh aparat penegak hukum yang berwajib.
"Saya luruskan begini. Bahwa TNI itu kan alat pertahanan negara. Jadi politik negara itu harus juga dipahami oleh TNI dan tentunya juga TNI dalam menjalankan tugasnya juga berdasarkan keputusan politik dari pemerintah. Apa yang diteruskan, dilanjutkan oleh TNI dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu, itu tidak berada di garis depan, tapi support memberi dukungan kepada law enforcement," ujar Sjafrie, Senin, 25 November.
Menurutnya, jangan disalahpahami jika TNI akan tampil dalam upaya pemberantasan judi online. TNI, kata dia, hanya mendukung penuh penegakan hukum terkait persoalan ini.
"Jadi jangan disalahartikan TNI seolah-olah akan tampil untuk memberantas judi online. Tapi yang pastinya adalah moril kita mendukung untuk pemberantasan judi online. Itu yang saya sampaikan dan juga dilaksanakan oleh panglima TNI," kata Sjafrie.
Baca juga:
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut memberantas judi online (judol) yang kian marak di tanah air. Menurut Sukamta, tidak sulit untuk memberantas judol jika tentara diterjunkan.
Hal itu disampaikan Sukamta dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.
"Tadi pak Menhan sempat mengatakan ancaman, salah satunya yang non militer yaitu judi online. Judi online ini persoalan yang semakin serius, kalau PPATK itu mengatakan omsetnya 2023 omsetnya Rp350 triliun. Kemarin sudah ada yang mengatakan omzetnya sudah sampai Rp900 triliun. Sementara anggaran TNI cuma Rp165 triliun, sudah melampaui narkoba. Sebagian orang mengatakan aktor-aktor internasional sudah masuk menyusup ke pada aparat," ujar Sukamta di ruang Komisi I DPR>
Sukamta meyakini TNI bisa mengatasi masalah judi online di Indonesia. Dia berharap, Menhan Sjafrie bisa bicara dengan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk menugaskan TNI dalam upaya pemberantasan judol ini.
"Saya tidak tahu faktanya, tetapi saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI. Kalau TNI serius diterjunkan enggak susah itu menggulungnya," kata Sukamta.
"Nah, saya berharap betul mudah-mudahan Pak Menhan bisa lobi kepada presiden mudah-mudahan presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan judul ini," imbuhnya.
"Tapi saya berharap mudah-mudahan kalau itu ditugaskan nanti Pak, 20 persen omset yang digerebek itu dikasihkan TNI untuk kesejahteraan anggota. Lumayan kan kalau RpRp900 triliun, 20 persen ya itu Rp180 triliun melebihi dari anggaran APBN," pungkasnya.