Fadli Zon: Kebudayaan Nasional Adalah Harta Karun Bangsa
JAKARTA – Kekayaan kebudayaan nasional Indonesia adalah harta karun yang harus dijaga dan dikembangkan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan hal ini saat membuka acara "Talkshow Refleksi 12 Tahun Konvensi 2005 UNESCO di Indonesia" di Jakarta, Senin (25/11/2024).
“Kebudayaan nasional Indonesia memiliki arti strategis, sebagaimana diamanatkan Pasal 32 UUD 1945. Negara bertanggung jawab memajukan kebudayaan di tengah peradaban dunia sekaligus melindungi kebebasan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya. Ini menunjukkan betapa visioner para pendiri bangsa kita,” kata Fadli Zon.
Ia juga menyebutkan, visi pemerintah saat ini adalah memajukan Indonesia secara politik dan ekonomi dengan tetap mempertahankan karakter budayanya.
Fadli Zon, didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman budaya terbesar di dunia.
"Indonesia adalah mega diversity. Kita memiliki ratusan bahasa yang mencakup 10 persen dari total bahasa dunia. Ini adalah kekayaan yang tidak boleh diremehkan," ujarnya.
Selama 12 tahun terakhir, implementasi Konvensi 2005 UNESCO di Indonesia telah dilaporkan tiga kali oleh Kementerian Kebudayaan, yakni pada tahun 2016, 2020, dan 2024. Prof. Aman Wirakartakusumah, Editor Senior LPE Indonesia, menjelaskan melalui rekaman video, bahwa empat poin utama konvensi ini meliputi pengembangan tata kelola kebudayaan dan ekonomi kreatif.
Baca juga:
- Dituduh Curi Rp700 Ribu, Bocah 9 Tahun di Kronjo Disetrum dan Dipaksa Minum Miras
- Jokowi Ajak Pengunjung Mal Ngopi Bareng Ahmad Luthfi
- Anarkis di Teluknaga, dan Kecewanya Warga Terhadap Aparat Dalam Peristiwa Bocah Tertabrak Truk
- Gegara Tabrak Bocah 9 Tahun, Warga Teluknaga Sweeping Truk Tanah dan Mobil Polisi
“Kementerian Kebudayaan juga memberikan dukungan finansial berkelanjutan melalui program Dana Indonesiana, untuk melibatkan seniman dan pegiat budaya dalam perlindungan serta promosi ekspresi budaya,” kata Prof. Aman.
Selain itu, program Kementerian Kebudayaan turut memperhatikan kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan generasi muda, dalam partisipasi budaya serta ekonomi kreatif. Inisiatif ini juga menempatkan kebudayaan sebagai elemen strategis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun, yang juga hadir dalam acara ini, mendukung penuh langkah pemerintah untuk memajukan kebudayaan.
"PWI akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan keberhasilan pemajuan kebudayaan nasional," ujar Hendry. Ia juga menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Menteri Kebudayaan untuk beraudiensi dengan PWI guna memperkuat sinergi dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia.