Sejumlah Menteri Ekonomi Prabowo Rakor Terbatas, Apa Hasilnya?

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta kementerian di bawahnya menggelar rapat koordinasi terbatas hari ini.

Rapat ini membahas mengenai program quick wins sektor perkonomian pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029.

Menteri yang hadir yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, hingga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam rapat tersebut, di antaranya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketenagakerjaan.

Dikatakannya, Menteri Ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI. Sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” tuturnya dalam konferensi pers, di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu, 3 November.

Kedua, lanjut Airlangga, ada menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subiantor terkait dengan devisa hasil ekspor. Dia mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP).

Kemudian juga sedang disiapkan yang terkait dengan UMKM yaitu RPP hapus buku dan hapus tagih dari bank dan kementerian dan lembaga. Kemudian juga terkait dengan berbagai Perpres dan PP yang sedang dalam proses,” ucapnya.

Ketiga, sambung Airlangga, rapat koordinasi terbatas ini juga membahas beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan.

Lebih lanjut, Airlangga bilang pihaknya juga akan segera membahas bersama Kementerian Keuangan terkait dengan PPN ditanggung pemerintah.

“PPN-DTP, PPN-BM maupun PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik. Kemudian juga PPN-DTP untuk properti, kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi Kredit Usaha Rakyat, Kredit Alsintan dan juga sedang akan diusulkan usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” katanya.

Keempat, Airlangga bilang beberapa program kerja juga disiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi platform. Serta integrasi program siap bekerja dan kartu prekerja.

Kelima, sambung Airlangga, dari Kementerian Perindustrian beberapa program terkait dengan lartas impor, fasilitasi pelabuhan impor dan harga gas bumi. Termasuk untuk beberapa sektor industri.

“Dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail. Kemudian juga pengamanan pasar dalam negeri akan didorong UMKM supaya bisa ekspor dan ini tentu akan dibahas dengan KL terkait,” ujarnya.

Keenam, Airlanga bilang juga membahas program-program seperti KUR, mekaar, dan makmur ini akan terus didorong oleh Kementerian BUMN.

“Kita akan terus mendorong hilirisasi termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat,” katanya.

Ketuju, sambung Airlangga, dari segi energi, peningkatan lifting migas kemudian pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioethanol dan juga yang sedang dibahass dalam Satgas ataupun task force subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM.

Kedelapan, terkait dengan investasi, tax holiday yang diklaim sudah dikeluar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Tentunya ini bisa lebih diefektifkan, tentu perbaikan dari OSS. Terutama dengan Kementerian lembaga terkait termasuk Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATRBPN, dan juga PUPERA beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS,” jelasnya.

Kemudian, sambung Airlangga, kesembilan yakni terkait kegiatan pariwisata. Dia bilang akan terus didorong program Indonesia berwisata atau Turism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif.

“Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” ucapnya.

Terakhir, lanjut dia, terkait perjanjian perdagangan dari Kementerian Perdagangan. Selain pengamanan pasar negeri, pasar dalam negeri juga perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu EU dengan EU-CEPA. Kemudian juga dengan Canada dan Peru.

“Nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP,” katanya.