Mengenal Badan Penerimaan Negara, Apa Fungsi dan Seberapa Efektifkah?
YOGYAKARTA - Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan yang cukup. Salah satu sumber utamanya adalah penerimaan negara yang dikelola oleh Badan Penerimaan Negara (BPN).
Di era sekarang, BPN dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mencapai target penerimaan. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai peran BPN dalam menjaga stabilitas keuangan negara.
Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Presiden terpilih Prabowo Subianto telah secara konsisten menyampaikan visi untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).
Langkah Prabowo ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak dan bukan pajak.
Dengan membentuk BPN, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengumpulkan pendapatan negara, sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional yang lebih optimal.
Fungsi BPN
Dilansir dari Antaranews, pembentukan BPN merupakan upaya untuk menciptakan lembaga yang memiliki fokus yang jelas dan terukur.
Dengan demikian, BPN dapat lebih responsif terhadap dinamika perekonomian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara
Selain itu, dengan adanya BPN, pemerintah tengah berupaya memperkuat sistem perpajakan nasional. BPN yang akan menggantikan DJP diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perpajakan.
Dengan demikian, BPN diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak, sehingga target penerimaan negara sebesar 23% dari PDB dapat tercapai.
Sebelum melanjutkan, baca juga artikel yang membahas Kriteria Bangunan yang Dikenakan PPN 2,4 Persen di 2025, Nggak Buat Semua Kok
Seberapa Efektif?
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), mengemukakan bahwa inisiatif membentuk BPN untuk meningkatkan penerimaan pajak dan bea cukai mungkin tidak efektif jika masalah-masalah fundamental dalam sistem perpajakan tidak ditangani secara serius.
Perlu diketahui, sistem perpajakan saat ini tampak lebih mengandalkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak, terutama untuk jenis pajak tertentu. Kondisi ini rentan terhadap praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan berpotensi merugikan negara.
Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek sistem perpajakan, mulai dari regulasi, administrasi, hingga pengawasan, untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan.
Gagasan untuk menerapkan pajak atas kekayaan (wealth tax) malah dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketimpangan.
Dengan membebankan pajak yang lebih progresif kepada kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Sementara itu, menurut studi yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia, menyimpulkan bahwa korelasi langsung antara pembentukan BPN dan peningkatan penerimaan negara masih belum terkonfirmasi secara empiris
Keputusan untuk membentuk BPN sendiri sangat dipengaruhi oleh penilaian Kementerian Keuangan terhadap beban kerja dan prioritas tugasnya.
Jika Kementerian Keuangan merasa terbebani oleh tugas pengelolaan penerimaan negara, maka pembentukan BPN dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan kinerja lembaga
Gagasan untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan sebenarnya telah muncul sejak tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam surat resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Baca juga:
Gagasan pembentukan BPN telah menjadi salah satu poin penting dalam visi-misi Presiden Joko Widodo. Bahkan, jauh sebelum itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengusulkan pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan.
Selain artikel tentang badan penerimaan negara, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari VOI dan follow semua akun sosial medianya!