Saut Situmorang Heran Ada Menteri Anggap OTT KPK Hambat Investasi
JAKARTA - Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengaku heran ada menteri yang menganggap penindakan yang dilakukan KPK menghambat investasi.
Hal ini disampaikan Saut saat hadir dalam diskusi PBHI dan Transparency International Indonesia (TII) yang bertajuk ‘Mencari Pemberantas Korupsi: Menjaga Independensi, Menolak Politisasi’, Jumat, 21 Juni. Awalnya, dia menyebut pemimpin KPK ke depan harusnya punya target untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi (KPI).
“Tapi yang penting adalah kalau kita bicara KPI harus naikkan IPK untuk ukuran utama investasi,” kata Saut seperti dikutip dari tayangan YouTube PBHI.
Saut kemudian heran jika ada orang, termasuk menteri yang bilang penindakan KPK justru mengganggu investasi. Menurutnya, upaya paksa ini justru penting untuk memberikan efek jera.
“Malah ada menteri enggak perlu ada OTT, KPK menghambat investasi. Gue bingung ada menteri ngomong. Bingung benar gue,” tegasnya.
Komisi antirasuah disebut Saut bukannya tak melaksanakan pencegahan. Saat dirinya menjabat, misalnya, Saut kerap bicara soal perlunya menjauhi perilaku korup.
Begitu juga ketika Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pulang dari daerah tapi tiba-tiba ada tangkap tangan. “Artinya harus penindakan. Jadi kalau mencegah-cegah cuma omong-omong saja, kayak di rumah suruh gosok gigi ‘ah, capek mau tidur saja’. Enggak akan menyelesaikan,” ujar Saut.
Baca juga:
Adapun Luhut Binsar Pandjaitan, yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) pernah menyebut KPK harusnya tak bangga ketika banyak tangkap tangan. Dia bahkan menyebut upaya senyap ini tak lagi banyak karena digitalisasi seperti e-Katalog untuk pengadaan.
“Jadi kita juga saya teman-teman di KPK jangan bangga kalau ada OTT itu berarti ekonomi kita ga bagus. Kalau orang belanja ke mesin maka makin kecil peluang melakukan hengki pengki," kata Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu, 5 Juni.