Kaesang Pastikan PSI Tak Ikut Campur Urusan Gibran dan PDIP
JAKARTA - Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan, partainya tidak ingin ikut campur urusan kakaknya Gibran Rakabuming Raka dengan PDIP.
Kaesang menanggapi pernyataan dari Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun yang menyebutkan, partainya memecat Gibran Rakabuming Raka usai menjadi bacawapres dari Prabowo Subianto akan muncul narasi dizalimi.
"Ya balik lagi itu saya kembalikan lagi, itu urusan dapur partai lain, PSI tidak ikut campur tentang itu," kata Kaesang di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, dilansir dari Antara, Rabu, 1 November.
Namun, Kaesang siap menerima Gibran ke partainya bila Wali Kota Solo, Jawa Tengah, tersebut sudah tidak lagi menjadi kader PDIP.
"Oh iya terbuka sekali kan berkali-kali bilang kalau masuk ke sini sangat terbuka," ujar Kaesang.
Pada Senin, 30 Oktober, Gibran sendiri mengaku sudah mendapatkan izin dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk ikut berkompetisi pada Pemilihan Presiden 2024.
"Teman-teman media kan saya sudah berkali-kali bilang. Kira-kira dua minggu lalu saya sudah ketemu Mbak Puan dan Pak Arsjad (Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Arsjad Rasjid, Red.)," katanya di Solo, Jawa Tengah.
Pada pertemuan tersebut, ia mengaku sudah mendapatkan izin dari keduanya untuk mengikuti kontestasi pemilu tahun depan. "Beliau berdua sudah memberi saya izin untuk ikut berkompetisi. Nggak perlu saya ulang-ulang lagi," katanya.
Terkait keanggotaannya di PDIP yang dipermasalahkan sejumlah pihak, termasuk Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dalam waktu dekat ini ia akan bertemu dengan yang bersangkutan.
"Beliau sudah WA saya, nanti ya saya carikan jadwal. Biar tidak saling tumpang tindih jadwalnya," katanya.
Baca juga:
- Jimly Beberkan Masalah Pelanggaran Etik Hakim MK Terkait Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
- Sebut Pengadilan Norma, Anwar Usman Pastikan Tak Akan Mundur dari Putusan Usia Cawapres
- Jimly Jelaskan 3 Opsi Sanksi MKMK soal Pelanggaran Kode Etik
- PDIP Tuding Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Bukti Pemerintah Tak Netralitas di Pemilu
Termasuk mengenai permintaan dari sejumlah kader PDIP yang meminta Gibran mengembalikan kartu tanda anggota (KTA), ia akan membahasnya dengan FX Rudy.