Kelompok Bersenjata Sipil Siap Bela Rakyat Myanmar, Militer Bersedia Diskusi
JAKARTA - Tim Pengarah Proses Perdamaian (PPST) dari kelompok penandatangan Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) tahun 20215 mengumumkan, tetap berpegang pada kesepakatan NCA dalam melaksanakan proses perdamaian dengan pemerintah militer.
Ini diumumkan, setelah PPST menggelar pertemuan khusus, merespon militer Myanmar (Tatmadaw) yang melakukan kudeta dan pengambilalihan kekuasaan pada awal pekan ini.
"Tatmadaw mengatakan akan mengadakan pembicaraan untuk mencapai perdamaian konkret dengan penandatangan NCA," terang Juru Bicara PPST yang juga Sekretaris Jenderal Karen National Union (KNU) Padoh Saw Ta Doh Moo kepada The Irrawaddy.
“Mereka mengatakan akan mencoba membangun perdamaian se-konkret mungkin. Saat kami mengejar jalur NCA, kami akan mencoba memahami bagaimana mereka mendefinisikan 'sebanyak mungkin'. Kami telah sepakat untuk menemukan solusi yang memungkinkan semua [kelompok bersenjata] untuk bekerja sama,” lanjutnya.
Terpisah, analis politik U Than Soe Naing mengatakan, meski PSST mengutuk kudeta tersebut, kemungkinan akan melanjutkan negosiasi perdamaian dengan pemerintah militer Myanmar berdasar kerangka kerja NCA.
"Meskipun jalur NCA mungkin berhasil untuk gencatan senjata, itu tidak akan menyelesaikan perang saudara. (Kelompok bersenjata) telah berjuang untuk federalisme, kesetaraan, dan penentuan nasib sendiri. Tetapi federalisme bukanlah yang dapat mereka minta dari militer. Militer bukanlah lembaga demokrasi, itu adalah organisasi yang diatur oleh satu darah, satu suara, dan satu komando," paparnya.
Sebelumnya, PPST melalui dua kelompok bersenjata yang ikut menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) pada 15 Oktober 2015, Karen National Union (KNU) dan Restoration Council of Shan State (RCSS), mengecam kudeta yang dilakukan militer Myanmar. Perwakilan kedua kelompok juga siap membela rakyat Myanmar.
PPST dibentuk oleh delapan penandatangan asli NCA pada tahun 2016 untuk membuka pembicaraan damai dengan pemerintah dan Tatmadaw. Pada saat itu dipimpin oleh KNU, kelompok yang paling berkuasa di antara para penandatangan. Saat ini, itu dipimpin oleh Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan.
Mereka yang ikut menandatangani yakni, ABSDF, Arakan Liberation Party, Chin National Front, DKBA-5, KNU, KNU/KNLA Peace Council, Pa-O National Liberation Army dan RCSS.
Baca juga:
Selama lima tahun terakhir di bawah Liga Nasional untuk Demokrasi, PPST dan pemerintah mengadakan empat putaran perundingan perdamaian tingkat Persatuan, yang disebut Konferensi Perdamaian Panglong Abad ke-21, dan menandatangani 71 perjanjian.