[BREAKING NEWS] Mahkamah Konstitusi Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Terbuka
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilu dalam sidang pleno tetap proporsional terbuka. Sidang putusan dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
"Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo....Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,"
"Menolak permohonan provisi para pemohon. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar Usman di sidang yang digelar Kamis, 15 Juni.
Sebelumnya, enam orang mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka ke tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.
Keenam orang tersebut, yakni Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).
Apabila gugatan uji materi tersebut dikabulkan MK, sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Dengan sistem tertutup ini, para pemilih hanya disajikan logo partai politik di surat suara, bukan nama kader partai.
Baca juga:
- Ribuan personel Jaga Gedung MK Saat Sidang Putusan Gugatan Sistem Pemilu
- Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Putusan Sistem Pemilu, Tetap Proporsional Terbuka atau Kembali Tertutup?
- Gerindra Harapkan MK Kukuh Pemilu 2024 Bukan Coblos Partai
- Hakim PN Jakpus yang Putuskan Penundaan Pemilu Rampung Diperiksa KY
Swmentara itu, sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS.
Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup, yakni PDI Perjuangan.