Presiden Jokowi Bawa Isu Perdamaian dan ASEAN di KTT G7 Hiroshima
JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan membawa isu-isu perdamaian serta ASEAN saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima, Jepang, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (20/5).
Presiden menyampaikan hal itu dalam keterangan kepada wartawan jelang keberangkatan ke Jepang dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 19 Mei.
"(Isu perdamaian) akan dibahas, karena tempatnya adalah Hiroshima, karena itu adalah simbol perdamaian," kata Jokowi dilansir ANTARA.
Selain isu perdamaian, Presiden mengaku akan menyampaikan sejumlah hasil KTT Ke-42 ASEAN di Labuanbajo pekan lalu dalam KTT G7 Hiroshima itu.
"Ya, suara di ASEAN beberapa poin juga akan kita sampaikan di G7. Mungkin yang berkaitan (konflik) Myanmar misalnya," ujar Jokowi.
Secara umum, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia akan konsisten membawa suara kepentingan Global South (negara-negara berkembang) dan kolaborasi serta kemitraan dalam kehadiran di KTT G7.
"Sudah saatnya suara dan kepentingan negara-negara berkembang benar-benar didengarkan oleh dunia," katanya.
Baca juga:
- Johnny Plate Tersangka Korupsi, Presiden Tunjuk Mahfud MD Jadi Pelaksana Tugas Menkominfo
- Aldi Taher Bikin Bingung KPU, Daftar Bacaleg DPR dari Perindo Sekaligus Bakal Caleg PBB untuk DPRD DKI
- Polri Terbitkan Aturan Optimalisasi ETLE dan Larangan Razia
- Jokowi Respons Johnny G Plate Jadi Tersangka Korupsi: Kita Harus Hormati Proses Hukum, Kejagung Pasti Profesional
Jokowi juga mengatakan dirinya akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara yaitu Jepang, Korea Selatan, Inggris, Prancis, Australia dan lainnya, serta juga akan bertemu dengan beberapa kalangan pengusaha besar Jepang dengan format forum bisnis.
Presiden menyampaikan pertemuan G7 tersebut merupakan pertemuan kepala negara anggota G7 dengan mitra-mitranya, dan akan membahas antara lain perubahan iklim, pangan, energi dan hal lain.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Hiroshima antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.