Jelang Pemilu, Calon PM Thailand Janji Bagi-bagi Kripto Senilai Rp4 Jutaan Jika Terpilih
JAKARTA - Seorang calon Perdana Menteri Thailand bernama Srettha Thavisin menawarkan program airdrop kripto senilai 300 dolar AS atau sekitar 10.000 Baht Thailand (setara Rp4,3 jutaan) untuk setiap warga jika partainya, Pheu Thai, memenangkan pemilihan umum yang akan datang pada Mei 2023.
Sebagai informasi tambahan, airdrop adalah program pembagian kripto atau mata uang digital kepada sekelompok orang atau pemegang akun tertentu secara gratis. Dalam industri kripto, program airdrop biasanya dilakukan sebagai strategi pemasaran untuk proyek cryptocurrency.
Thavisin, yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha properti, berjanji untuk memberikan paket stimulus ekonomi gaya penghasilan dasar melalui "mata uang digital" untuk memberikan bantuan kepada orang Thailand yang mengalami kesulitan dengan tingkat hutang rumah tangga yang tinggi di kawasan tersebut.
"Negara kita telah mengalami kerugian ekonomi selama delapan tahun terakhir, dengan pendapatan yang lebih sedikit dan pengeluaran yang lebih tinggi bagi rakyat. Pemerintah saat ini hanya memberikan bantuan kecil-kecilan yang tidak tepat dan tidak merangsang pertumbuhan ekonomi yang sesuai dan tepat," kata Thavisin dikutip dari Cryptopolitan.
Namun, Thavisin belum mengungkapkan mata uang digital apa yang akan digunakan untuk airdrop tersebut. Sementara itu, Bank Sentral Thailand, Bank of Thailand, menyatakan stablecoin Baht Thailand ilegal pada tahun 2021, yang memunculkan pertanyaan tentang legalitas airdrop yang diusulkan.
Selain itu, menteri di kantor perdana menteri, Thanakorn Wangboonkongchana, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa proposal airdrop ini dapat memiliki implikasi besar bagi sistem keuangan negara.
Baca juga:
Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa pemilihan tersebut kemungkinan akan berlangsung ketat, dengan Pheu Thai melaporkan memperoleh sekitar 46 persen suara dalam survei terbaru.
Penggunaan cryptocurrency dan teknologi blockchain dalam politik semakin umum, seperti yang terlihat dalam pemilihan umum Korea Selatan pada tahun 2022, di mana deregulasi crypto menjadi proposal kebijakan utama untuk kandidat Partai Konservatif, Yoon Suk-Yeol, yang kini menjabat sebagai Presiden.
Meski demikian, beberapa kritikus menyatakan keraguan terhadap efektivitas airdrop tersebut dalam mengentaskan kemiskinan di negara tersebut dan menilai bahwa dana tersebut akan lebih baik digunakan untuk tujuan lain yang lebih produktif.
The Bangkok Post melaporkan seorang menteri di kantor perdana menteri, Thanakorn Wangboonkongchana, mengatakan: "Usulan airdrop akan memiliki implikasi besar bagi seluruh sistem keuangan negara."
Meskipun demikian, media lokal negara tersebut juga telah mempertanyakan apakah penggunaan dana untuk airdrop tersebut adalah penggunaan dana yang terbaik. Menurut pendapat mereka, dana tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan.
Melansir Inside Bitcoin, pemilihan umum Mei 2023 dan kampanye intens sebelumnya tidak akan menjadi yang pertama di Asia yang menggunakan kripto sebagai strategi kampanye. Pada Maret 2022, pemilihan umum Korea Selatan juga menggunakan kripto sebagai strategi kampanye.
Kandidat dari Partai Konservatif, Yoon Suk-Yeol, yang akhirnya menjadi presiden saat ini, menempatkan deregulasi kripto dalam manifesto kampanyenya. Pemilu tersebut terbukti sangat ketat, dengan setiap pihak menyajikan proposal legislatif yang sangat kuat yang memberikan keuntungan dibandingkan dengan pesaing lainnya. Akhirnya, Yoon Suk-Yeol memenangkan jabatan dengan margin kurang dari 1 persen.
Selain itu, pada 2021, Nayib Bukele yang saat ini menjabat sebagai presiden El Salvador, melakukan strategi serupa. Bukele membagikan airdrop Bitcoin senilai 30 dolar AS (setara Rp447 ribuan) kepada warga El Salvador.