Demi Kebutuhan di Tanah Air, Indonesia Impor 3 Juta Dosis Vaksin PMK
JAKARTA - Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan PMK Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan pemerintah telah mengimpor tiga juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk menangai wabah itu di Tanah Air.
"Pemerintah telah melakukan impor tiga juta dosis vaksin yang jenisnya sudah disesuaikan dengan sero tipe virus PMK yang ada di Indonesia dan telah melalui uji kesesuaian terlebih dahulu sebelum didistribusikan," katanya dalam konferensi pers mengenai perkembangan penanganan PMK yang diikuti via daring dari Jakarta, Selasa 19 Juli.
Menurut dia, vaksin PMK yang sudah disetujui importasinya antara lain produk vaksin dari Prancis, China, Brazil, dan Argentina.
"Saat ini pemerintah juga terus berupaya mengembangkan vaksin PMK buatan dalam negeri untuk memenuhi keperluan penanganan dan kontrol PMK di Indonesia," tuturnya disitat Antara.
Ia menambahkan, pemerintah mendistribusikan vaksin PMK impor dalam dua tahap.
Menurut dia, pada tahap pertama pemerintah mendistribusikan 800.000 dosis vaksin dan hingga 18 Juli 2022 telah menggunakannya untuk melakukan vaksinasi PMK pada 540.978 hewan ternak.
Pada tahap kedua pemerintah mendistribusikan 2,2 juta dosis vaksin PMK dan penyalurannya sampai sekarang masih berlangsung.
Wiku mengatakan bahwa pada 18 Juli 2022 ada tiga provinsi yang cakupan vaksinasi PMK-nya tergolong tinggi, yakni Jawa Timur yang sudah memvaksinasi 24.746 hewan ternak.
Selanjutnya Bali yang sudah memvaksinasi 3.559 hewan ternak, dan Jawa Tengah yang telah memvaksinasi 3.384 hewan ternak.
Baca juga:
- Alasan Isolasi Mandiri, Saksi Kasus Mardani Maming Mangkir Panggilan KPK
- Kapolri Copot Irjen Ferdy Sambo, Keluarga Brigadir J: Tak Mau Berpolemik Tapi Minta Kapolres Jaksel dan Karo Paminal Juga Dinonaktifkan
- 100 Pengungsi Afghanistan Rela Tidak Sarapan untuk Biaya Angkot ke Lokasi Demo di Kepri
- Autopsi Brigadir J Sudah Rampung, Polri Bakal Paparkan Hasilnya Bareng Komnas HAM
Namun, menurut dia, masih ada pula provinsi yang cakupan vaksinasi PMK-nya di bawah 25 persen.
"Kami mengimbau kepada provinsi-provinsi lainnya agar semakin gencar melakukan kegiatan vaksinasi terhadap hewan rentan PMK," tuturnya.
Wiku juga mengimbau pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten yang belum melaporkan cakupan vaksinasi PMK segera menyampaikan laporan melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional.