Menkes Terawan Diminta Harus Muncul ke Publik dan Jelaskan Penanganan COVID-19
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Musababnya, karena Terawan tidak hadir dalam dalam acara 'Mata Najwa' guna memberikan informasi terbaru mengenai COVID-19. Karena tidak hadir, Najwa Sihab memberikan pertanyaan pada kursi kosong.
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah kasus ini mendapat perhatian publik karena Terawan adalah panglima perang dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Dia harusnya muncul. Karena kebijakannya kan dia yang mengatur, panglima perangnya dia. Jadi ini sekarang ini garda terdepan ada di tangan Kemenkes, jadi Menkes sebagai panglima perang yang mengcover semua dalam penanganan COVID dan vaksin," kata Trubus saat dihubungi VOI, Rabu, 30 September.
Namun yang terjadi kini dinilai Trubus malah sebaliknya. Kerja Menkes Terawan kini terkesan digantikan oleh menteri lainnya seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang sibuk mencari vaksin ke sejumlah negara. Selain itu, dia juga menilai, dibentuknya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) adalah sebagai bukti jika Terawan tidak mampu dalam menghadapi pandemi ini.
"Ini juga mungkin yang membuat adanya KPCPEN, kenapa sebagai petingginya kok Pak Airlangga sebagai ketua dan pelaksana hariannya Pak Erick Thohir. Kan disitu harusnya kewenangan Menkes dong," tegasnya.
"Lagipula masa enak sekali jadi menteri tapi tidak ada pertanggungjawaban apa-apa. kalau di luar negeri menteri kayak gitu sudah mengundurkan diri, menteri kesehatan gagal tangani COVID-19 mundur. Lah menteri kita malah ayem, ngumpet melulu. Gimana mau membuat permasalahan COVID-19 menjadi serius," imbuhnya.
Trubus menduga, tak munculnya mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto itu bisa juga dikarenakan karena dia tak boleh muncul ke publik. Sebab, kemunculannya kerap kali berujung pada tanggapan negatif dari masyarakat.
"Kalau diumpetin itu sejak lama. Karena untuk menutupi kelemahan pak menteri sendiri. Kelemahan dalam komunikasi, mengkoordinasi, dan mungkin juga lamanya mengeksekusi," ujarnya.
Baca juga:
Komunikasi pubik yang lemah
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena yang menjadi mitra kerja Kemenkes, mengakui komunikasi publik Terawan memang lemah.
"Satu soal penting yang juga kami temukan saat rapat kerja dengan Menkes dan jajarannya terkait komunikasi publik yang lemah," katanya kepada wartawan, Selasa, 29 September.
Meski begitu, dia membantah anggapan Menkes dan jajarannya kurang bekerja secara maksimal. Menurut Melki, banyak hal yang dilakukan Terawan tetapi memang tidak terpublikasi. Sehingga ke depan, dia meminta Terawan beserta jajarannya di Kemenkes dapat memperbaiki pola komunikasi publik mereka yang lemah.
"Kami juga mendorong komunikasi publik Menkes dan jajarannya dibenahi secara optimal. Sehingga publik mengetahui secara baik apa yang sudah dan akan dilakukan sehingga mendorong optimisme dan kepercayaan publik dalam merespon apapun dinamika Covid-19 di seluruh penjuru tanah air," ujarnya.
Sementara saat dikonfirmasi soal keberadaan Terawan, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI Widyawati mengatakan Menkes Terawan saat ini tengah disibukkan dengan berbagai aktivitas dan kunjungan ke daerah. Sehingga memang tak banyak waktu untuk muncul ke publik untuk meladeni wawancara.
"Jadwal bapak padat dan terus turun ke lapangan. Kami akan atur jadwal," ungkap Widyawati saat dihubungi.