DPR Setujui Pemerintah Indonesia Jalin Hubungan Diplomatik dengan Sudan Selatan
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan pemerintah untuk mengaktivasi hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Sudan Selatan.
Persetujuan ini merupakan tindak lanjut atas masuknya Surat Presiden (Surpres) ke DPR yang dibacakan di rapat paripurna pada Selasa, 8 Februari.
Fraksi-fraksi di Komisi I DPR menyepakati jalinan kerja sama dua negara setelah mendengarkan pemaparan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR hari ini, Senin, 14 Februari.
Anggota Komisi I Fraksi PDIP Junico Siahaan menyatakan pihaknya setuju dengan usulan reaktivasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Sudan Selatan.
"Memang sudah aktifnya Sudan Selatan di PBB maupun di Uni Afrika, saya kira tidak ada alasan kita menunda hubungan diplomatik kita dengan Sudan Selatan. Jadi pendapat fraksi PDIP kami setuju dengan reaktifikasi ini," ujar Junico dalam rapat.
Semua fraksi yakni, PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan Partai Nasdem menyatakan persetujuannya atas usulan pemerintah untuk membuka hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan.
Dalam rapat ini, hanya Fraksi PKB yang tidak menyampaikan pendapatnya lantaran tidak ada perwakilan anggota yang hadir.
Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid, lantas mengetuk palu persetujuan atas reaktivasi hubungan diplomatik Indonesia dan Sudan Selatan.
"Jadi sudah sepakat ya ibu (Menlu) baik ini kita ketok," kata Meutya selaku pimpinan rapat.
Baca juga:
Menanggapi restu DPR tersebut, Menlu Retno menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada dewan. Hanya saja, kata dia, Sudan Selatan belum memiliki rencana untuk membuka kedutaan besarnya di Indonesia.
Pasalnya, kata Retno, negara ini baru lahir di 2011. Karena itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di dalam negeri.
"Kami sampaikan bahwa pertama mereka adalah negara yang yang baru saja lahir 2011 dan sampai saat ini ada beberapa PR di dalam negeri yang harus mereka lakukan," jelas Retno.
Ditambah dengan berbagai situasi yang terjadi di Sudan Selatan, lanjutnya, maka mereka belum banyak membuka kedutaan besar di negara-negara lain.
"Kemudian dengan situasi itu karena kemudahannya dan juga karena berbagai situasi yang meliputi Sudan Selatan, saat ini memang mereka belum banyak membuka kedutaan besar di negara lain," kata Menlu Retno.