Erika Retnowati Beberkan Alasan BPH Migas Tugaskan Pertamina Salurkan 15,1 Juta Kiloliter Solar Sepanjang 2022
JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menugaskan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk untuk menyediakan dan mendistribusikan 15,1 juta kiloliter minyak solar sepanjang 2022.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menegaskan, penetapan kuota ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan negara.
"Penetapan kuota ini didasarkan kepada tiga variabel dasar perhitungan, antara lain, usulan Kebutuhan JBT Minyak Solar tahun 2022 dari Pemda, data realisasi penyaluran JBT Minyak Solar PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Tahun 2021 dan rumusan formula yang sesuai dengan kesepakatan rapat bersama stakeholder" ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu 8 Januari.
Dalam regulasi tersebut diatur pula apabila terjadi peningkatan kebutuhan atau gangguan distribusi pada suatu daerah Kabupaten/Kota, PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk dapat melakukan penyesuaian kuota antarpenyalur dalam satu Kabupaten/Kota yang sama, sepanjang tidak mempengaruhi jumlah total kuota Kabupaten/Kota tersebut, dengan tetap berkoordinasi dengan BPH Migas dan pemerintah daerah setempat.
Baca juga:
- Komitmen Subholding Gas Pertamina Dukung Program BPH Migas
- PGN-KAI Laksanakan Uji Dinamis Kereta Api Berbahan Bakar LNG
- Jawab Soal Solar Langka, Pertamina: Stok BBM dalam Kondisi Cukup, Masyarakat Diimbau Beli Sesuai Kebutuhan
- Hasil Survei, 80 Persen Publik Puas dengan Kinerja Jokowi, 19,5 Persen Mengaku Tak Puas
"Dalam perubahan kuota suatu wilayah, Pertamina wajib melaporkan kepada BPH Migas, paling lambat 1 bulan setelah perubahan. Yang terpenting adalah tepat sasaran penyalurannya, sehingga kuota JBT dikonsumsi oleh yang berhak,"tambah Erika.
Kuota JBT yang akan disalurkan pada tahun 2022, terbagi menjadi Minyak Tanah (kerosene) sebesar 480.000 KL dan Minyak Solar (Gasoil) sebesar 15.1 Juta KL. Selain itu, hasil Sidang Komite BPH Migas juga memutuskan volume penyaluran JBT yang melebihi kuota tidak akan diakui sebagai JBT dan dihitung sebagai JBU.
BPH Migas sesuai dengan tugasnya mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM serta memastikan JBT Solar diberikan kepada yang berhak dan tepat sasaran. Selain itu BPH Migas juga perlu mengevaluasi konsumsi solar serta melakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait pengaturan dan penyalurannya.