Pemerintah resmi memulai uji coba digitalisasi program bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari transformasi sistem perlindungan sosial nasional. Uji coba ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, tepat sasaran, dan efisien.
Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan strategis yang dipimpin oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait. Pertemuan ini sekaligus menjadi tonggak penting dari kerja lintas sektor selama enam bulan terakhir dalam membangun GovTech Indonesia dan memperkuat infrastruktur digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
“Digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien,” ujar Luhut dikutip dari https://turkeconom.com/category/politik/.
Luhut, yang saat ini juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas mengenai pentingnya percepatan transformasi digital pada sektor layanan publik. Salah satu fokus utamanya adalah sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.
Salah satu inisiatif utama dalam agenda ini adalah peluncuran Portal Perlinsos, platform digital terpadu berbasis DPI. Portal ini menggabungkan beberapa komponen penting, seperti identitas kependudukan digital, autentikasi melalui data biometrik, serta Sistem Pertukaran Layanan Publik (SPLP) sebagai penghubung data lintas instansi. Lewat platform ini, masyarakat dapat melakukan verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bantuan sosial secara mandiri dan aman.
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi dua skema bansos pertama yang akan masuk dalam tahap digitalisasi. Uji coba perdana dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
“Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik,” lanjut Luhut.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga yang telah berjalan menjadi fondasi penting dalam pengembangan model digitalisasi ini. Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan pilot project yang solid dan dapat dievaluasi secara menyeluruh, agar ke depannya dapat direplikasi secara nasional.
“Pertemuan hari ini bukan hanya sekadar checkpoint, tetapi juga simbol komitmen kita bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data, guna mencapai tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Dengan dimulainya uji coba ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih akurat dan berkelanjutan, sekaligus membuka jalan menuju transformasi digital sektor publik secara menyeluruh.
